Pemusnahan Gula Kristal Rafinasi (GKR) dan Daging Beku Kedarluwarsa Logo Download PDF


Pemusnahan Gula Kristal Rafinasi (GKR) dan Daging Beku Kedarluwarsa
 
 
Sekretaris Jenderal Karyanto Suprih bersama Inspektur Jenderal Srie Agustina, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Syahrul Mamma, Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Bachrul Chairi, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Veri Anggrijono melakukan pemusnahan barang hasil pengawasan berupa gula kristal rafinasi (GKR) yang merembes ke pasar dan daging beku yang sudah kedaluwarsa di Lapangan Parkir Kemendag, Jakarta, Kamis (28/9). (foto Faisal )
 
 
Barang tersebut merupakan hasil pengawasan Direktorat Tertib Niaga, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) pada semester 1 tahun 2017, dari hasil pengawasan terhadap peredaran GKR dan daging beku, ditemukan GKR yang merembes ke pasar dan daging beku yang kedaluwarsa. GKR yang diamankan sebanyak 21,3 ton dengan berbagai merek baik di toko maupun pedagang pasar, dan daging beku sebanyak 47,9 ton. pelaku pelanggaran telah diberikan sanksi administratif berupa peringatan. Selain itu, industri pengguna GKR yang diindikasi merembeskan GKR ke pasar telah dihentikan pasokannya dan tidak dapat memperoleh GKR. Sedangkan untuk daging kedaluwarsa, peredarannya telah dilarang dan pelaku usahanya wajib memusnahkan daging tersebut.
 
 
Pemusnahan ini juga dilakukan oleh pelaku usaha sebagai wujud kepatuhan dan tanggung jawab berdasarkan UndangUndang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 74/MDAG/PER/9/2015 tentang Perdagangan Antarpulau.
 
 
Pemberian sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan distribusi GKR bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku usaha di pasar agar tidak menjual GKR untuk kebutuhan konsumsi, karena GKR seharusnya digunakan untuk kebutuhan industri makanan dan minuman, bukan untuk diperjualbelikan di tingkat konsumen. Pemberian sanksi ini sekaligus menjadi peringatan kepada pihak-pihak terkait agar mendistribusikan GKR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 
 
 
 
[Download PDF]